Pertama Kali Sejak Era Reformasi, Ini Alasan Pemerintah Tak Ubah APBN 2018

Ilustrasi APBN
Pemerintah sepakat tidak akan merombak atau mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani menyatakan bahwa tahun ini pertama kalinya sejak era reformasi pemerintah tidak mengusulkan perubahan APBN.

Dia menjelaskan, perubahan APBN tidak diusulkan sebab posturnya dinilai dalam kondisi yang bagus. "Insya Allah kita yakin bahwa APBN itu tetap sehat," kata Askolani saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (23/7/2018).

Lebih jauh, Askolani mengungkapkan bahwa tahun ini tidak banyak perubahan dalam APBN 2018.

Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, banyak yang harus mengalami perubahan, misalnya untuk belanja.

"Sebab melihat kalau tahun-tahun sebelumnya kita lihat banyak sekali yang bisa berubah bahwa belanjanya harus ditambah signifikan gitu, kemudian defisitnya berubah cukup banyak kemudian harus ada penyesuaian dari sisi pembiaayaan," ujarnya.

Selain itu, di tahun ini juga pemerintah telah melakukan beberapa prediksi yang positif.

"Dan tahun ini yang kita nilai kalau kita membuat prediksi itu yang paling baik, kalau yang lalu arahnya selalu ada tendensi naik, jadi malah sekarang estimasi kita di laporan semester I malah defisit kita tendensinya itu akan semakin turun," jelas dia.

Kondisi tersebut diklaim bisa membuat pemerintah untuk lebih fokus meningkatkan pendapatan.

"Sehingga dengan kondisi itu tentunya kita akan lebih bisa fokus ke yang lain, kita fokus untuk bisa tingkatkan pendapatan kita dan belanja kita, konsisten juga gak ada yang harus kita rubah. Dengan kondisi yang ini, sehingga itu akan jauh lebih positif ya," jelas dia.

Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada 2019 bisa menembus Rp 2.000 triliun. Ini akan menjadi kali pertama pendapatan negara mencapai level tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pada tahun depan pemerintah menargetkan pendapatan naik sebesar 15 persen. Salah satunya ditopang penerimaan dari pajak nonmigas yang dibidik naik 16,6 persen.

‎"Pertumbuhan pendapatan totalnya, untuk pajak nonmigas 16,6 persen, pendapatan total akan naik 15 persen," ujar dia di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/7/2018).

Menurut dia, pada tahun depan, untuk pertama kalinya pendapatan negara akan tembus di angka Rp 2.000 triliun. Sebab selama ini tidak lebih dari Rp 1.900 triliun.

"Pertama kali pendapatan di tahun depan akan menembus Rp 2 .000 triliun, karena selama ini pendapatan negara selalu di bawah Rp 1.900 triliun. Tahun ini akan mendekati Rp 1.900 triliun, dan tahun depan menembus Rp 2.000 triliun," ungkap dia.

Dengan target pendapatan yang lebih tinggi, maka akan ada ruang yang lebih besar bagi kementerian dan lembaga (K/L) serta derah dalam menentukan priotitas belanjanya di tahun depan.

"Dengan Rp 2.000 triliun ini kami bisa membelanjakan belanja kementerian, lembaga dan daerah dalam rangka memperbaiki prioritas kita," kata dia.

Namun demikian, lanjut Sri Mulyani, hal tersebut masih akan menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

‎"Nanti kita lihat. Tadi masih ada aspirasi yang masuk, dan Presiden masih instruksikan beberapa hal, sehingga postur akhir masih belum. Nanti hasil pertemuan sidang kabinet ini kami masih akan lakukan rekalkulasi lagi," tandas dia.